Friday, October 20Media Muslim

Analisis

Guru Besar Fakultas Hukum UGM: Ada Agenda Politik di Balik Perppu

Guru Besar Fakultas Hukum UGM: Ada Agenda Politik di Balik Perppu

Analisis, Terbaru
Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Sujito, SH, MSI (kiri) dalam Seminar Nasional Quo Vadis Perppu Ormas di Gedung Fakultas HUkum UII, Yogyakarta (19/10/2017) MUSTANIR.COM, Yogyakarta -- Guru besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Sujito, SH, MSI dalam Seminar Nasional Quo Vadis Perppu Ormas di Gedung Fakultas HUkum UII, Yogyakarta (19/10/2017) menyampaikan makalah yang berjudul Membaca Kepentingan Politik di Balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat. Beliau mengatakan bahwa Perppu Ormas adalah produk politik dan selalu tersembunyi agenda-agenda politik. "Perlu diingat, dalam perspektif kajian hukum kritis, bahwa hukum (termsuk Perppu no 2 th 2017) adalah produk politik. Dalam pembuatan, pelaksanaan maupun penegakannya selalu tersembunyi agenda-agenda polit...
Harian Terkemuka Singapura Ragukan Anies Selesaikan Lima Tahun Jabatannya

Harian Terkemuka Singapura Ragukan Anies Selesaikan Lima Tahun Jabatannya

Analisis, Terbaru
foto: kompas MUSTANIR.COM, SINGAPURA -- Anies Baswedan baru saja diambil sumpah jabatannya sebagai Gubernur ke-19 DKI Jakarta, Senin (16/10/2017) sore. Namun, sudah banyak yang berspekulasi bahwa mata Anies sesungguhnya telah tertuju ke Istana Presiden, tepatnya Pemilu Presiden 2019. Harian terkemuka Singapura, The Straits Times, Rabu (18/10/2017), mengulas, walau Anies tidak pernah menyatakan secara terbuka rencananya untuk menjagokan dirinya sebagai calon presiden, diri namun ia juga tidak pernah membantah jika ditanya. “Kita lihat apakah Anies akan menyelesaikan lima tahun masa jabatannya sebagai gubernur, namun saya meragukannya, saya rasa godaan untuk mencalonkan diri sebagai capres di 2019 sangat tinggi,” ucap sumber Istana Presiden yang menolak disebut namanya. Ha
Badan Siber Nasional Upaya Pertahanan Serangan Opini Aktivis “Radikal”?

Badan Siber Nasional Upaya Pertahanan Serangan Opini Aktivis “Radikal”?

Analisis, Terbaru
Wiranto | foto: rep MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berharap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat diresmikan Oktober 2017. Mengingat, kata Wiranto, seluruh pembahasan mengenai struktur organisasi dan tugas pokoknya telah rampung. "BSSN bulan ini akan kita resmikan. Sudah selesai, sudah tuntas pembahasan mengenai organisasi, mengenai tugas pokok, mengenai pelaksanaannya. Semuanya sudah, hanya saja memang belum diresmikan, mudah-mudahan bulan ini," kata Wiranto usai memberikan pembekalan dalam Pemantapan Program Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Aparat Pemerintah dan Aparat Teritorial Daerah, di Jakarta, Rabu (18/10). BSSN akan menjadi lembaga pemerintah yang memayungi dan mengkoordinasikan kegiatan keamanan si...
Densus Tipikor di Antara Hasrat Tito dan Syahwat Politik DPR

Densus Tipikor di Antara Hasrat Tito dan Syahwat Politik DPR

Analisis, Terbaru
foto: cnn MUSTANIR.COM, Jakarta -- Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri dinilai tak sepenuhnya murni kepentingan penegakan hukum. Pengamat mencium hasrat politik Kapolri Jenderal Tito Karnavian, selain ada kepentingan politik DPR RI untuk melemahkan KPK. Merunut sejarahnya, pembentukan Densus Tipikor sebenarnya wacana usang. Saat dipimpin Jenderal Sutarman, pada 2013, Polri pernah menggodok wacana ini. Setelah hampir sebulan, Sutarman membatalkan rencana itu. Sutarman menilai pembentukan Densus Tipikor tidak relevan. Polri sudah memiliki Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Sutarman memilih meningkatkan kemampuan personel, alat, dan anggaran satuan yang sudah ada. Setelah tenggelam selama hampir empat tahun, wa...
Analisis Cerdas, Membaca Arah Langkah Gatot Nurmantyo | Mustanir media

Analisis Cerdas, Membaca Arah Langkah Gatot Nurmantyo | Mustanir media

Analisis, Terbaru
foto: kabar militer MUSTANIR.COM, Dalam sebuah wawancara di televisi, Gatot menyatakan tersinggung jika Aksi Bela Islam dianggap sebagai upaya makar. Ia berdalih, salah satu pendukung utama kemerdekaan Indonesia adalah peran umat dan ulama. Tanpa itu, mustahil kemerdekaan akan tercapai saat itu. Sikap berbeda yang ditunjukkan Gatot membuat beberapa pihak blingsatan. Mereka sempat mengeluarkan seruan kepada presiden agar mencopot Gatot dari posisinya sebagai panglima TNI karena pandangannya dianggap tak sejalan dengan skenario pemerintah. Di sisi lain, sikap Gatot ini dianggap sekadar mencari popularitas untuk mencari simpati umat Islam dalam kaitan dengan pelaksanaan pemilu pada 2019 nanti. Menghadapi pertanyaan seputar ambisinya untuk menjadi presiden, Gatot hanya berkilah, u...
Roy Suryo Tuding Elektabilitas Jokowi Tinggi Berkat Peran “Buzzer”

Roy Suryo Tuding Elektabilitas Jokowi Tinggi Berkat Peran “Buzzer”

Analisis, Terbaru
foto: kompas MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Roy Suryo menuding tingginya tingkat kepuasan masyarakat serta elektabilitas Presiden Joko Widodo disebabkan karena peran buzzer politik yang bekerja di jagat maya. Ia memuji kinerja buzzer tersebut. "Saya juga melihat di dunia maya. Saya juga mengapresiasi kepada para tim yang berada di balik pencapaian ini. Timnya bekerja begitu luar biasa ekstra keras," ujar Roy saat hadir sebagai penanggap saat rilis survei Indikator Politik Indonesia, di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2017). (KOMPAS.COM/12/10/2017) Dengan kata lain, Kinerja Jokowi-JK lebih didominasi peran media yang selalu 'memoles' dan mengopinikan kepada masyarakat dumay meski sebenarnya banyak sekali kinerjanya yang dikritik publik. Seb...
Amien Rais: Reklamasi Kepentingan Asing dan Aseng

Amien Rais: Reklamasi Kepentingan Asing dan Aseng

Analisis, Terbaru
foto: cnnindonesia MUSTANIR.COM, Jakarta -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai, pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta merupakan indikasi kuatnya kepentingan asing, terutama China, di proyek tersebut. "Saya orang awam, tapi saya tahu reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia, khususnya asing dan Aseng (nama khas Tionghoa). Bukan untuk Sutono dan orang seperti saya ini yang tidak mungkin beli apartemen di Teluk Jakarta itu," ucap Amien di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/10). Menurut Amien, reklamasi Teluk Jakarta merupakan kelanjutan dari strategi Jalur Sutera Abad 21, baik darat dan laut, atau one belt one road yang dimiliki China. Untuk Jalur Sutera darat, kata dia, itu menghubungkan Beijing ke wil...
Gerindra: Pencabutan Moratorium Reklamasi Jadi ‘Jebakan’

Gerindra: Pencabutan Moratorium Reklamasi Jadi ‘Jebakan’

Analisis, Terbaru
Kondisi pulau reklamasi C dan D, Jumat (24/3). | foto: repblk MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni mencurigai momentum pencabutan penghentian sementara (moratorium) reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Pencabutan dilakukan saat Gubernur Djarot akan lengser dari jabatannya. Di sisi lain, Anies-Sandi yang janji kampanyenya menolak reklamasi akan dilantik. Pencabutan moratorium ini, menurutnya, adalah sebuah jebakan. Ia pun menilai, pemerintah pusat sewenang-wenang dalam memutuskan sikap terkait reklamasi. "Kalau pemerintah ambil alih juga jangan sewenang-wenang. Reklamasi itu dicabut jadi 'jebakan batman' untuk Anies-Sandi," kata dia saat dihubungi, Senin (9/10) malam. Ghoni mengatakan, fraksinya akan mengawal sikap Gubernur dan Wakil Gu...
Zulkifli Hasan: Kalau Perppu Ormas Timbulkan Keresahan, yang Rugi Pak Jokowi

Zulkifli Hasan: Kalau Perppu Ormas Timbulkan Keresahan, yang Rugi Pak Jokowi

Analisis, Terbaru
Ketua MPR Zulkifli Hasan | foto: kompas MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai pemerintah perlu mempertimbangkan akibat disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Ia mengungkapkan banyak kekhawatiran yang muncul dari masyarakat atas keberadaan Perppu yang nantinya berpotensi disahkan menjadi undang-undang. Menurut Zul, Presiden Jokowi harus berhati-hati menghadapi respons masyarakat terkait keberadaan Perppu Ormas. "Saya kira kita harus lihat dulu manfaatnya kalau dari PAN. Karena kalau menimbulkan keresahan, yang rugi kan nanti Pak Jokowi. Apalagi pilpres sudah dekat," kata Zul, sapaannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017). Selain itu, kata Zul...
Pengamat Militer: Indonesia Tak Bisa Maju Karena Tuhan Tak Ditakuti

Pengamat Militer: Indonesia Tak Bisa Maju Karena Tuhan Tak Ditakuti

Analisis, Terbaru
Guru Besar Ilmu Politik Salim Said memberikan paparannya saat rilis Survei Nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) terhadap isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jalan Cisadane, Jakarta, Jumat (29/9). | foto: republka MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Pengamat militer Salim Said mengatakan, Indonesia tidak bisa maju karena tak takut dengan tuhannya. Pejabat-pejabat yang terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ia jadikan contoh kasusnya. "Mahasiswa saya bertanya, kenapa Korea Selatan bisa maju tapi Indonesia tidak. Saya bilang, bisa dilanjuti itu pertanyaannya, kenapa Taiwan, Singapura, Israel maju," kata Salim dalam acara pengajian bulanan di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng Raya No.62, Jumat (6/10). Salim pun menjawab pertanyaan terse...