Monday, April 23Media Muslim

Analisis

Median: Infrastruktur Jokowi Tak Mampu Obati Derita Rakyat

Median: Infrastruktur Jokowi Tak Mampu Obati Derita Rakyat

Analisis, Terbaru
Direktur Riset Median Sudarto. foto: Indopos MUSTANIR.COM, Jakarta - Survei Median menyatakan 46,37 persen responden menginginkan ada pergantian presiden lewat Pilpres 2019. Sebanyak 45 persen ingin Joko Widodo lanjut menjadi presiden. Median membeberkan alasan di balik angka itu. Direktur Riset Median Sudarto menyebut Joko Widodo lemah di beberapa sektor, sehingga angka itu muncul. Pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan Jokowi disebut tak mampu mengobati derita ekonomi rakyat. "Infrastruktur yang dibangun Jokowi tidak mampu mengobati penderitaan masyarakat riil di lapangan terkait kondisi ekonomi," ujar Sudarto dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2018). Sudarto menyebut Jokowi harus mengevaluasi diri ...
Capres Petahana Paling Berpotensi Manfaatkan Bocor Data FB

Capres Petahana Paling Berpotensi Manfaatkan Bocor Data FB

Analisis, Terbaru
Calon Presiden 2019. foto: lintassulsel.com MUSTANIR.COM - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardhi menyebut data tersebut sangat besar kemungkinannya digunakan di pilpres 2019 mendatang. Apalagi masyarakat Indonesia yang karakteristiknya masih belum betul-betul mementingkan privasinya, menjadi satu celah datanya dimanfaatkan. "Kalau bisa terjadi di Amerika yang di sana privasi dihargai, apalagi di sini yang privasi itu tidak begitu dikejar. Indonesia ini merupakan ladang yang sangat mudah untuk diolah dan dimanfaatkan datanya," terang pria yang akrab disapa Dodi saat dihubungi terpisah. Sampai sejauh ini baru ada dua bakal calon yang setidaknya gencar dikabarkan akan bertarung di pilpres tahun depan. Pertama, petahana Joko Widodo yang sudah men
Membaca Pesan Politik Amien soal Partai Allah dan Partai Setan

Membaca Pesan Politik Amien soal Partai Allah dan Partai Setan

Analisis, Terbaru
Amien Rais. foto: pepnews.com MUSTANIR.COM - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, melihat, pernyataan Amien Rais yang membagi kategori partai politik sebagai partai setan dan partai Allah menargetkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dikotomi itu sengaja diciptakannya untuk membelah kekuatan dukungan atau suara pemilih. Belajar dari pilpres dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya, isu primordial merupakan bahan yang sangat kuat untuk mempengaruhi suara. Ketika dilempar ke publik, isu ini berpotensi untuk mengubah pandangan pemilih hingga akhirnya membuat suasana menjadi chaos. "Ini merugikan demokrasi karena menjadi tidak dilandasi rasionalitas pikiran yang baik melainkan emosi," ujar Toto, Senin (16/4). Ketika berbicara sasaran kemenan...
Politik ‘Sepeda Motor’ ala Presiden Jokowi

Politik ‘Sepeda Motor’ ala Presiden Jokowi

Analisis, Terbaru
Pelajar berfoto selfie saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengendarai motor listrik di Papua. foto: tempo MUSTANIR.COM - Sepeda motor punya cerita tersendiri dalam sejarah perjalanan politik Jokowi untuk mencapai posisinya saat ini. Tak cuma sekali, mantan tukang kayu itu kedapatan menggunakan kendaraan roda dua untuk blusukan ke tempat-tempat yang paling pelosok sekalipun. Jokowi seakan ingin menunjukkan kesahajaannya yang total entah lantaran memang sudah menjadi kebiasaannya atau sebagai caranya agar lebih mudah diterima masyarakat. Di ujung sana ada yang menyambut baik betapa orang nomor satu di negeri ini masih berkenan mengendarai kendaraan yang selama ini dianggap hanya untuk kaum proletar. Sementara di seberang mereka justru semakin muak d...
Sebelah Mata Novel jadi Penjegal Langkah Jokowi di Pilpres 2019

Sebelah Mata Novel jadi Penjegal Langkah Jokowi di Pilpres 2019

Analisis, Terbaru
Novel Baswedan. foto: Fajar MUSTANIR.COM, Jakarta -- Amnesty International Indonesia menyebut tak kunjung selesainya kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan bisa menghambat laju Joko Widodo di Pilpres 2019. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut kasus penyerangan Novel akan menjadi pertimbangan para pemilih di Pemilu 2019. "Ya jelas ini akan menjadi kerikil di sepatu Joko Widodo ketika melangkah di pencalonan presiden 2019," kata Usman saat ditemui di kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta, Kamis (12/4). Usman menjelaskan selain fungsi memilih pemimpin di periode selanjutnya, Pemilu juga memberi kesempatan bagi pemilih untuk memberi sanksi bagi para pemimpin. Meski begitu, kata Usman, tidak tertutup kemungkinan Jokowi tet...
Ketidakadilan Penegakan Hukum Kasus Puisi Sukmawati

Ketidakadilan Penegakan Hukum Kasus Puisi Sukmawati

Analisis, Terbaru
Sukmawati. foto: balipost.com MUSTANIR.COM, Salah satu putri mantan presiden RI Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri membuat geger masyarakat Indonesia dalam aksinya membaca puisi yang berjudul Ibu Indonesia di acara fashion show karya Anne Avantie beberapa waktu lalu. Dalam puisi tersebut, Sukmawati menyinggung masaalah syariat Islam dengan simbol cadar yang dipertentangkan dengan konde dan kidung yang disimbolkan sebagai asli kelokalan Indonesia. Tentu saja ini membuat gusar banyak orang. Saat mulai masuk ke tahun politik, Sukmawati dengan ‘ketidaktahuannya’ memperkeruh situasi politik dengan memanfaatkan dualisme antara keindonesiaan dan keislaman. Menyadari puisinya menimbulkan kehebohan, Sukmawati melakukan jumpa pers dan menyatakan permintaan maafnya kepada umat Islam. I
Perpres Tenaga Kerja Asing Dinilai Pinggirkan Pekerja Lokal

Perpres Tenaga Kerja Asing Dinilai Pinggirkan Pekerja Lokal

Analisis, Terbaru
Ilustrasi. foto: Beritagar MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Rofi Munawar menyesalkan kebijakan Presiden Jokowi yang telah secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Dengan keluarnya regulasi Perpes yang baru disahkan, nampaknya desakan publik agar tidak gampang memberikan kelonggaran terhadap masuknya TKA hanya dianggap angin lalu oleh Pemerintah. Padahal dengan keluarnya peraturan tersebut secara alamiah akan memperkecil kesempatan pekerja Indonesia," ujar Rofi Munawar dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (7/4)...
Kontroversi Prabowo Dinilai Tiru Jurus ‘Mematikan’ Trump

Kontroversi Prabowo Dinilai Tiru Jurus ‘Mematikan’ Trump

Analisis, Terbaru
Prabowo dan Donald Trump. foto: lamanberita.co/The Independent MUSTANIR.COM - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dinilai tengah meniru jurus yang digunakan Presiden AS Donald Trump untuk memenangkan pemilihan presiden dengan menebar ketakutan dan pesimisme. "Pak Prabowo saya lihat sedang menjalankan strategi Donald Trump pada 2016 dalam pilpres AS," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari di Jakarta, Selasa. Qodari menilai Prabowo mencoba menyampaikan rasa takut seperti Trump menebar ketakutan AS di bawah ancaman asing, seperti tenaga migran dari Meksiko dan ancaman Islam. Pesimisme dan ketakutan berhasil merasuk pada rakyat AS sehingga memilih Trump. Jika ketakutan dan pesimisme dikembangkan serta dapat mempengaruhi masyarakat...
Ombudsman Garang soal Tanah Abang, tapi Ramah soal Reklamasi dan Penggusuran

Ombudsman Garang soal Tanah Abang, tapi Ramah soal Reklamasi dan Penggusuran

Analisis, Terbaru
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana| foto: Poskota News MUSTANIR.COM, Jakarta - PKS menuding Ombudsman tajam ke Gubernur DKI Anies Baswedan, tapi tak ke gubernur sebelumnya. PKS menyebut ada pelanggaran Pemprov DKI sebelumnya yang tak diurus Ombudsman. "Kita melihat Ombudsman kali ini tuh tajam yang gubernur (Anies) yang ada saat ini, walaupun tumpul pada waktu yang lalu. Kan ada beberapa kebijakan Pemprov yang lalu-lalu itu sampai tingkatan pelanggaran," kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018). Untuk diketahui, Ombudsman RI perwakilan Jakarta baru saja diresmikan di era Anies. Kembali ke komentar Triwisaksana, pria yang akrab disapa Bang Sani itu menyebut ...
Rizal Ramli sebut Sri Mulyani sudah Merugikan Masyarakat

Rizal Ramli sebut Sri Mulyani sudah Merugikan Masyarakat

Analisis, Terbaru
Rizal Ramli | foto: merdeka.com MUSTANIR.COM, Jakarta -- Mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, menyebut masyarakat telah dirugikan oleh keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tak bisa menegosiasikan bunga utang menjadi lebih murah. Hal ini membuat bunga utang yang diperoleh Indonesia tinggi dan penerimaan pajak yang didapat dari masyarakat banyak disedot untuk membayar bunga utang tinggi. Ia mencontohkan, keputusan salah itu pernah dilakukan Sri Mulyani kala menjadi bendahara negara di era Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Sri Mulyani menyepakati penerbitan utang kepada asing dengan bunga lebih tinggi sekitar dua persen dibandingkan surat utang yang diterbitkan negara-negara tetangga, yakni Filipina...