Monday, April 23Media Muslim

Berita

Mesir Larang Pengeras Suara Selama Shalat di Bulan Ramadhan

Mesir Larang Pengeras Suara Selama Shalat di Bulan Ramadhan

Berita, Terbaru
Ilustrasi masjid di Mesir MUSTANIR.COM, KAIRO -- Menteri Pemberdayaan Keagamaan Mesir, Mohammed Mokhtar Gomaa, sebelumnya melarang penggunaan pengeras suara di luar masjid selama shalat. Namun, panggilan itu tidak diikuti oleh beberapa masjid di seluruh gubernuran Mesir. Menjelang Ramadhan, kegaduhan dari pengeras suara diperkirakan akan dihidupkan kembali selama bulan suci Ramadhan. Anggota Parlemen Mesir dan para ulama Al Azhar ingin sekali agar seruan tersebut diimplementasikan di semua kegubernuran Mesir selama Ramadhan. Profesor Perbandingan Yurisprudensi dan Hukum Islam, Ahmed Kareema, mengatakan kepada Mesir Today, bahwa pengeras suara harus dilarang selama shalat. Karena, mereka dianggap merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum Islam dan Alquran. Kareema me...
Mendikbud Gelar Nobar Dilan, DPR: Jauh dari Semangat Pendidikan

Mendikbud Gelar Nobar Dilan, DPR: Jauh dari Semangat Pendidikan

Berita, Terbaru
Muhadjir Effendy. foto: disdik.riau.go.id MUSTANIR.COM, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana menggelar nonton bareng film 'Dilan' dan 'Yowis Ben' saat puncak Hari Pendidikan Nasional, Mei mendatang. Anggota Komisi X DPR yang membawahkan pendidikan, Nizar Zahro, mengkritik rencana itu. "Kemendikbud perlu meninjau ulang pilihan atas film 'Dilan' dan 'Yowis Ben' yang akan diputar dalam nobar memperingati Hardiknas. Film tersebut jauh dari semangat pendidikan," kata Nizar dalam keterangannya, Jumat (20/3/2018). Menurut Nizar, film 'Dilan' memang ramai diperbincangkan publik, khususnya di adegan tertentu. Tapi itu menjadi bahan lelucon. Film 'Dilan' dipandang Nizar tak mencerminkan semangat pendidikan. "Kemendikbud bisa menyaksikan sendiri b...
Ombudsman: Setiap Hari Dua Pesawat Antar TKA Asal Tiongkok

Ombudsman: Setiap Hari Dua Pesawat Antar TKA Asal Tiongkok

Berita, Terbaru
foto: portal-islam.id MUSTANIR.COM, Keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia bukan sekadar isapan jempol. Ombudsman Republik Indonesia telah menemukan maladministrasi dalam proses kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia. “Kami pernah melakukan kajian di Kalimantan Timur. Di sana, kami menemukan indikasi maladministrasi dalam proses kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia,” ungkap anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu saat dihubungi INDOPOS, Selasa (17/4/2018). Ninik menjabarkan, indikasi maladministrasi tertuju kepada dugaan adanya penyalahgunaan visa oleh TKA ilegal. “Jadi misalnya mereka itu visanya bukan visa kerja tetapi mereka bekerja. Kalau visa kunjungan kan terbatas, tapi dia menetap untuk waktu lama. Dan itu tanpa ada pengawasan dan sanksi terhadap mer
Ismail Yusanto: HTI Korban Agenda Politik

Ismail Yusanto: HTI Korban Agenda Politik

Berita, Terbaru
M Ismail Yusanto. foto: ABC MUSTANIR.COM, Jakarta - Juru bicara eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengatakan pembubaran HTI tak lepas dari agenda politik. Menurutnya, definisi khilafah yang diatur surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, yang menjadi dasar pembubaran, tidak berdasar. Ismail menegaskan paham khalifah HTI justru sesuai dengan Pancasila. "Pancasila pada sila pertama itu Ketuhanan yang Maha Esa," kata Ismail, usai sidang kesimpulan dengan agenda gugatan eks HTI atas keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Kamis, 19 April 2018. Menurut Ismail, paham khilafah yang diperjuangkan HTI sudah sesuai ajaran Islam yang dijunjung tinggi Pancasila. Apalagi, ujar dia, mayoritas penduduk Indonesia y...
Mahfud: Tak ada Negara Khilafah yang Berhasil Berantas Korupsi

Mahfud: Tak ada Negara Khilafah yang Berhasil Berantas Korupsi

Berita, Terbaru
Mahfud MD. foto: kompas.com MUSTANIR.COM, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan negara Khilafah yang dibentuk Hizbut Tahrir Indonesia tak serta merta akan mengubah moralitas pengikutnya. Tak ada satu pun negara dengan mayoritas Muslim sekalipun bisa seutuhnya bersih dari praktik korupsi. "Sekarang itu ada 57 negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, taruh lah itu disebut khilafah, semuanya itu sarang korupsi juga. Malah yang tidak khilafah yang bersih, misalnya New Zealand, Denmark," ujar Mahfud MD ditemui usai diskusi Para Syndicate, Jakarta Selatan, Kamis 19 April 2018. Indonesia dinilai telah memiliki sistem ideologi negara yang ideal yakni Pancasila. Negara kepulauan terbesar di dunia dengan keragaman suku, budaya serta agama ini ...
Relawan Jokowi Luncurkan Program Antipolitisasi Masjid

Relawan Jokowi Luncurkan Program Antipolitisasi Masjid

Berita
Sejumlah relawan menunjukkan KTP mereka saat menggelar deklarasi Gerakan Nasional Jutaan Dukung Jokowi di CFD kawasan Bundaran HI, Jakarta, 22 April 2018. foto: tempo.co MUSTANIR.COM, Jakarta - Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Joko Widodo atau Jokowi membuat program antipolitisasi masjid. Program itu dilakukan melalui ceramah dan pengajian yang digelar relawan. "Kami melakukan ceramah soal itu tiap ada pengajian relawan," kata koordinator gerakan, Sylver Matutina di Sarinah, Jakarta Pusat, Ahad, 22 April 2018. Relawan menggagas program ini untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Para ustad dan takmir akan berbicara mengenai Islam yang benar. “Bukan Islam yang dipakai untuk tujuan tertentu yang tidak baik." Mereka yang melakukan ceramah itu, kata d
May Day, 1 Juta Buruh Gugat Perpres TKA dan Tolak Buruh Cina

May Day, 1 Juta Buruh Gugat Perpres TKA dan Tolak Buruh Cina

Berita, Terbaru
Ilustrasi demo buruh. foto: CiriCara MUSTANIR.COM, Jakarta -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menuntut pencabutan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) dan menolak kehadiran TKA buruh kasar dari China dalam perayaan Hari Buruh pada 1 Mei mendatang. "Hampir 1 juta buruh di seluruh Indonesia akan mengadakan aksi dengan salah satu isunya adalah tolak TKA buruh kasar dari Cina dan cabut Prepres Nomor 20 Tahun 2018," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui pesan singkat, Minggu (22/4). Said mempertanyakan kehadiran TKA buruh kasar dari Cina ke Indonesia. Hal itu dinilainya melenceng dari tujuan investasi masuk ke Indonesia, termasuk dari Cina, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan k...
Bom Bunuh Diri di Kantor Pemilu Afghanistan, 57 Orang Tewas

Bom Bunuh Diri di Kantor Pemilu Afghanistan, 57 Orang Tewas

Berita, Terbaru
foto: kaskus MUSTANIR.COM, Jakarta -- Sebuah bom bunuh diri menewaskan 57 orang, termasuk lima orang anak, dan melukai lebih dari 100 korban pada Minggu (22/4) di sebuah kantor registrasi pemilih di Kabul, Afghanistan. Melansir CNN, Menteri Dalam Negeri Afghanistan Najib Danish mengungkapkan pengebom berjalan kaki saat meledakkan dirinya di depan gerbang kantor tersebut pada pukul 10.00 pagi waktu setempat. ISIS mengklaim bertanggungjawab atas bom bunuh diri tersebut, melalui sebuah pernyataan yang disebarkan lewat Telegram. Kelompok tersebut mengaku menarget orang-orang Syiah yang berada di luar kantor registrasi pemilih di pemukiman Dashte Barchi. Pendaftaran tersebut dilakukan untuk pemilu parlemen dan dewan distrik di Afghanistan yang akan digelar pada 20 Oktober me...
Demo Ojek Online di DPR, Polisi Kerahkan 7 Ribu Personel

Demo Ojek Online di DPR, Polisi Kerahkan 7 Ribu Personel

Berita, Terbaru
Demo ojek online. foto: liputan6 MUSTANIR.COM, Jakarta -- Sebanyak 15 ribu pengemudi ojek online akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR, Senin (23/4) pukul 10.00-18.00 WIB. Sebanyak tujuh ribu petugas kepolisian bersiaga mengawal aksi ini. Unjuk rasa para pengemudi ojek online tersebut berada di bawah naungan Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda). Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisari Besar Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi tersebut yang dikirimkan beberapa waktu lalu. Dari surat pemberitahuan tersebut diketahui bahwa demonstrasi itu hanya dilakukan di Gedung DPR-MPR. Tuntutannya adalah supaya pemerintah segera membuat regulasi yang mengatur angkutan roda dua dan perusahaan penyedia aplikasi....
Politisasi Data Kemiskinan Laris Manis di Tahun Politik

Politisasi Data Kemiskinan Laris Manis di Tahun Politik

Berita, Terbaru
Ilustrasi kemiskinan. foto: Zona Utara MUSTANIR.COM, Jakarta -- Data kemiskinan di tingkat nasional dan daerah laris dimanfaatkan jelang pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019. Sejumlah calon kepala daerah berlomba memakai data isu kemiskinan baik saat kampanye maupun debat terbuka. Contohnya seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Sudirman Said saat debat pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah (Jateng), Jumat (20/4). "Lima tahun terakhir tidak ada kemajuan berarti di Jawa Tengah, ekonomi tumbuh di bawah target rata-rata dan kemiskinan hanya berkurang separuh dari taget," kata Sudirman. Mantan Menteri ESDM itu pun mengutip data resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipublikasikan pada 27 November 2016 yang menyebutkan Ganjar menargetkan k...