Friday, October 20Media Muslim

Terbaru

Amnesty International Beri Jokowi Rapor Merah soal Penyelesaian Kasus HAM

Amnesty International Beri Jokowi Rapor Merah soal Penyelesaian Kasus HAM

Berita, Terbaru
Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid | foto: mediaindonesia MUSTANIR.COM, Jakarta - Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyatakan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi janji Presiden Joko Widodo belum juga terealisasi. Isu pengungkapan kasus HAM dinilai hanya sekadar janji dan narasi dalam Nawacita. "Rapornya Jokowi merah," ujar Direktur AII Usman Hamid dalam jumpa pers 3 Tahun Jokowi, di kantor AII, HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017). Menurut Usman, janji politik terkait persoalan HAM yang dulu dibunyikan oleh Jokowi telah hilang seiring masa pemerintahan berjalan. Padahal kini Jokowi hanya tinggal memiliki waktu dua tahun untuk menuntaskan janjinya. "Evaluasi kerja pem...
3 Tahun Jokowi-JK, Mahasiswa Demo di Depan Istana Tagih Janji

3 Tahun Jokowi-JK, Mahasiswa Demo di Depan Istana Tagih Janji

Berita, Terbaru
Mahasiswa berdemo di depan Istana Merdeka, Jumat (20/10/2017) Foto: detik MUSTANIR.COM, Jakarta - Massa dari gabungan elemen kampus berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mereka berdemo terkait 3 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pantauan detikcom, massa terlihat datang ke depan Istana sekitar pukul 14.27 WIB, Jumat (20/10/2017). Mereka berorasi saat long march dari arah Harmoni. Sejumlah pengendara membunyikan klakson karena jalan tertutup massa. Polisi menggiring massa ke lokasi demo yang sudah disiapkan. Mahasiswa berdemo di depan Istana Merdeka, Jumat (20/10/2017)Mahasiswa berdemo di depan Istana Merdeka, Jumat (20/10/2017) Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom Kapolsek Metro Gambir AKBP Ida Ketut Gahanata ikut turun tangan mengatur massa. Dia ...
Sandi: Kita Punya Mandat dari Rakyat Hentikan Reklamasi

Sandi: Kita Punya Mandat dari Rakyat Hentikan Reklamasi

Berita, Terbaru
Kondisi pulau reklamasi C dan D, Jumat (24/3). | foto: rep MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Pro dan kontra soal kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta masih belum usai. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berharap, pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat bisa menghargai kewenangan masing-masing. "Kita siap berkoordinasi. Kita enggak mau diadu. Pemprov harus selaras dengan pusat. Kita punya mandat dari rakyat yaitu menghentikan reklamasi. Pemerintah juga punya posisi. Mari kita duduk sama sama dan kita hargai kewenangan masing masing," Kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta Pusat, Jumat (20/10). Hingga saat ini, Sandiaga menegaskan bahwa posisinya tetap konsisten menolak reklamasi. "Posisi kita jelas, itu enggak perlu diragukan lagi. Posisi kita jelas tapi kan sudah ada yang ter...
PKS Tegaskan tetap Konsisten Tolak Perppu Ormas

PKS Tegaskan tetap Konsisten Tolak Perppu Ormas

Berita, Terbaru
foto: rep MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera menegaskan menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Omras. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nurwahid (HNW)mengatakan, alasan PKS makin konsisten terhadap penolakan Perppu Ormas dikuatkan dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan beberapa pakar hukum tata negara. "Di Komisi II Kemarin para pakar dan juga Ormas-Ormas," ujar dia saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (20/10). HNW menjelaskan, dari RDP tersebut bisa dilihat, dari pakar-pakar dan ormas-ormas yang diundang mayoritas menolak Perppu tersebut. Enam Pakar yang diundang, empat diantaranya menyarankan DPR-RI untuk menolak Perppu Omras, sedangkan untuk dua pakar menyarankan DPR-RI menerima akan tetapi dengan cat...
Alumni ITB Bantah Klaim Luhut, Hasil Kajian Tolak Reklamasi

Alumni ITB Bantah Klaim Luhut, Hasil Kajian Tolak Reklamasi

Berita, Terbaru
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjadi pembicara utama pada Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Bandar Lampung, Kamis (19/10). | foto: rep MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Ikatan Alumni ITB menyayangkan ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa pencabutan moratorium reklamasi sudah melalui kajian yang dilakukan Alumni ITB yang diketuai oleh Ridwan Djamaluddin. Ridwan saat ini menjabat sebagai Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Maritim. Perwakilan Ikatan Alumni ITB Muslim Armas mengatakan, kajian tersebut memang sudah dilakukan sejak lama yaitu pada 2016, namun hasil dari kajian tersebut menolak dilanjutkannya reklamasi. "Itu tidak benar, (hasil) Kajian bukan malah dilanjutkan, tapi dih...
HTI Jabarkan Soal Khilafah dan Definisi Ancaman Negara di DPR

HTI Jabarkan Soal Khilafah dan Definisi Ancaman Negara di DPR

Berita, Terbaru
HTI akan memaparkan pandangan mereka soal khilafah dan pemahaman soal ancaman negara dalam lanjutan pembahasan Perppu Ormas di DPR. foto: CNNIndonesia MUSTANIR.COM, Jakarta -- Komisi II DPR melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), salah satunya mengundang Hizbut Tahrir Indonesia. "Yang terhormat Ketua Umum MUI atau perwakilan, PP Al-Irsyad atau mewakili, LBH Al-Ghifari, pimpinan Al-Wasliyah, Ketua Umum FPI atau diwakili, eks HTI dan Presidium alumni 212," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria saat membuka rapat. Setiap perwakilan organisasi masyarakat akan menyampaikan pandangannya terhadap Perppu Ormas sebelum mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi yang hadir. Juru Bic...
Alquran Sebut Syukur dan Bala’ 75 Kali, Apa Hikmahnya?

Alquran Sebut Syukur dan Bala’ 75 Kali, Apa Hikmahnya?

Dakwah, Terbaru
Habib Abdurrahman Al-habsy. | foto: rep MUSTANIR.COM, BOGOR – Alquran menyebut kata “syukur” sebanyak 75 kali. Alquran pun menyebut kata “bala’” (ujian atau cobaan) 75 kali. Tentunya ini bukan hal kebetulan. “Alquran menyebut kata ‘syukur’ dan ‘bala’’ masing-masing 75 kali. Tentunya ini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah manusia yang pandai bersyukur kepada Allah, hidupnya tercegah dar segala malam bala’ atau musibah dan ujian,” kata Habib Abdurrahman Al-Habsy saat mengisi pengajian guru Sekolah Bosowa Bina Insani di Masjid Al-Ikhlas Bosowa Bina Insani, Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/10) pagi. Sebaliknya, Abdurrahman menambahkan, orang yang hidupnya kurang bersyukur dan pandai mengeluh, maka hidupnya tidak akan bahagia. “Manusia yang tidak pandai bersyukur , hidupnya akan akrab den
Hari Ini, Setya Novanto Dipanggil Ulang untuk Jadi Saksi Sidang E-KTP

Hari Ini, Setya Novanto Dipanggil Ulang untuk Jadi Saksi Sidang E-KTP

Berita, Terbaru
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ditemui sela-sela seminar nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017). | foto: kompas MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPR Setya Novanto untuk bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/10/2017). Novanto diminta bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP). Pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya dalam persidangan untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sebelumnya, Novanto tidak hadir memenuhi panggilan jaksa. Dalam kasus ini, Andi Narogong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP. Menurut jaksa, Andi diduga t...
Gerindra Akan Ajukan Revisi Undang-Undang jika Perppu Ormas Disetujui

Gerindra Akan Ajukan Revisi Undang-Undang jika Perppu Ormas Disetujui

Berita, Terbaru
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Selasa malam (17/10/2017). | foto: kompas MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, partainya akan segera mengajukan revisi bila nantinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat disetujui menjadi undang-undang. "Kemungkinan besar akan menjadi inisiatif DPR. Karena pemerintah kan menyampaikan ini sudah ideal menurut kaca mata pemerintah," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017). Ia menambahkan, ada beberapa pasal "karet" yang harus direvisi. Antara lain, terkait tafsir paham anti-Pancasila dan hak gugatan ke pengadilan bagi ormas yang dibubarkan. Riza mengatakan, Partai Gerindra aka...
Bahas Perppu Ormas di DPR, HTI Ungkap Kontribusinya Selama 25 Tahun

Bahas Perppu Ormas di DPR, HTI Ungkap Kontribusinya Selama 25 Tahun

Berita, Terbaru
foto: kompas MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi masyarakat, Kamis (19/10/2017). Rapat kali ini membahas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas). Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Ismail Yusanto yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, Perppu ormas telah membuat kerugian bagi pihaknya. "HTI adalah korban pertama dari Perppu tersebut," kata Ismail. Ismail menuturkan, HTI telah hidup dan berkembang selama 25 tahun dan belum pernah dipersoalkan. Selama itu juga, menurut Ismail, HTI ikut berkontribusi bagi perkembangan bangsa melalui dakwah-dakwah yang disampaikan para anggotan...