Saturday, November 18Media Muslim

Tag: #Aksi2410 #1JutaUmatTolakPerppuOrmas

Mantan Rocker Harry Moekti: Perppu Ormas Ada karena Ahok Kalah

Mantan Rocker Harry Moekti: Perppu Ormas Ada karena Ahok Kalah

Berita, Terbaru
Mantan rocker kawakan yang kini jadi dai, Harry Moekti pada aksi 2410 | foto: detik MUSTANIR.COM, Jakarta -- Mantan rocker kawakan yang kini jadi dai, Harry Moekti, berorasi di depan massa yang menolak Perppu Ormas di depan Gedung DPR/MPR. Dia menuding dikeluarkannya Perppu Ormas oleh pemerintah terkait dengan kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta. Harry berorasi dari atas mobil komando yang terparkir di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/10/2017) sekitar pukul 12.30 WIB. Kepada massa, dia lantang menyuarakan penolakan terhadap Perppu Ormas. "Perppu Ormas itu dikeluarkan sebagai akal-akalan karena Ahok kalah di Pilkada," ujar Harry disambut sorak-sorai massa. Kepada massa, Harry juga menyayangkan pembubaran Ormas HTI oleh pemerintah Presiden...
Politisi PDI-P Marah Dituduh Berdosa Dukung Perppu Ormas

Politisi PDI-P Marah Dituduh Berdosa Dukung Perppu Ormas

Berita, Terbaru
Politisi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa | foto : kompas MUSTANIR.COM, JAKARTA -- Nada suara Politisi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa meninggi. Ia merasa tersinggung dengan jalannya pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas). Ia menilai, sejumlah pihak dalam pembahasan Perppu Ormas di Komisi II DPR menstigmatikan partainya ketika menyinggung ideologi-ideologi tertentu, seperti ideologi komunis dan atheisme. Saat itu, kata dia, mata para pihak yang diundang tersebut langsung mengarah kepada PDI-P dan anggota fraksinya. "Ketika bicara atheis, komunis melihat ke kami Fraksi PDI-P. Ketika bicara tentang atheis, komunis melihat ke kami bahkan ke mata saya," kata Dwi Ria dalam rapat paripurna di Kompleks Par...
Koalisi Sipil Sebut Perppu Ormas Seperti di Zaman Soeharto

Koalisi Sipil Sebut Perppu Ormas Seperti di Zaman Soeharto

Analisis, Terbaru
foto: cnn MUSTANIR.COM, Jakarta -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai bisa mengancam kebebasan berdemokrasi. nike kwazi soldes Keberadaan Perppu ini juga dinilai Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas membuat Indonesia seperti kembali ke era Orde Baru. Koalisi ini beranggotakan Imparsial, Amnesty International Indonesia bersama 20 organisasi masyarakat lainnya. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, Perppu Ormas bukan jawaban untuk mengatasi radikalisme atau terorisme jika memang itu tujuan pemerintah. "Kami dukung pemerintah untuk mengatasi radikalisme dan terorisme, namun jawabannya bukan melalui Perppu Ormas," kata Gufron di Kantor YLBHI, Jakarta, kemarin. Gufron menyebut, keberadaan Perppu ini membuat Indonesia seperti k...
Tolak Perppu Ormas, PAN Tak Khawatirkan Posisi di Kabinet

Tolak Perppu Ormas, PAN Tak Khawatirkan Posisi di Kabinet

Berita, Terbaru
foto: cnn MUSTANIR.COM, Jakarta -- Partai Amanat Nasional tegas menolak Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) menjadi Undang-undang. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, PAN akan menyampaikan penolakan tersebut dalam sidang paripurna, Selasa (24/10). "Tadi malam Ketua Umum (Zulkifli Hasan), fraksi dan lain-lain PAN resmi menolak. Sampai besok kami tolak," ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10). PAN menolak karena Perppu Ormas menanggalkan aturan pembubaran melalui pengadilan. Tidak adanya aturan itu dikhawatirkan membuat pemerintah bisa bertindak sepihak terhadap para anggota Ormas yang dipandang tidak sejalan. Selain itu, Perppu Ormas juga tidak secara tegas mengatur ...
Perppu Ormas Berbahaya, Banyak Pasal Karet bisa Digunakan untuk Kepentingan Politik

Perppu Ormas Berbahaya, Banyak Pasal Karet bisa Digunakan untuk Kepentingan Politik

Analisis, Terbaru
foto: cnn MUSTANIR.COM, Jakarta -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Usman Sadikin menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas bisa menjerat kontestan peserta pemilu. Hal ini dikarenakan pasal karet dalam Perppu Ormas bisa menjerat siapapun sewaktu-waktu, tak terkecuali saat penyelenggaraan pemilu. "Contohnya sudah ada seperti aktivis LBH di Semarang, dia melaporkan adanya politik uang, malah dia yang dipidanakan menggunakan UU ITE. Lalu ada kasus Ahok, dia salah ngomong dan masyarakat menggunakan regulasi di luar pilkada untuk melaporkan," kata Usep di Kantor YLBHI, Jakarta, Senin (23/10). Usep menilai, pasal karet dalam perppu tersebut berpotensi menjatuhkan lawan politik. Hal ini tentu bisa membahay...
Selasa, DPR Gelar Paripurna Pengambilan Keputusan Perppu Ormas

Selasa, DPR Gelar Paripurna Pengambilan Keputusan Perppu Ormas

Berita, Terbaru
Sidang paripurna DPR (kompas.com) MUSTANIR.COM, JAKARTA -- DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan mengenai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat menjadi undang-undang, Selasa (24/10/2017). Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan, pandangan mini fraksi yang dilaksanakan pada Senin (23/10/2017) kemarin menjadi masukan bagi DPR untuk melanjutkan pembahasan Perppu Ormas di rapat paripurna. "Jadi ini diadakan paripurna untuk pengambilan keputusan tentang Perppu Ormas yang sudah dibahas di Komisi II," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017). Ia berharap pengambilan keputusan berlangsung secara musyawarah-mufakat. Namun, jika tidak ditemukan kes...
WASIAT MENJELANG AKSI 2410

WASIAT MENJELANG AKSI 2410

Dakwah, Terbaru
Bismillah Telah aku lalui seluruh belantara kehidupan, telah aku lewati berbagai ujian dan kesulitan. Sungguh, kenikmatan berjuang di jalan Allah, lebih aku sukai ketimbang aku terus bercumbu dengan gemerlapnya dunia, Aku telah keluarkan talak tiga, pada segenap perhiasan dunia, tidak mungkin aku rujuk, jika syarat untuknya adalah meninggalkan dakwah ini, Disini, dijalan dakwah ini, aku telah menetapkan keputusan untuk melawan. Aku telah tinggalkan seluruh perniagaan, aku tinggalkan seluruh urusan, hanya untuk berta'dzim, memenuhi seruan ulama, memenuhi seruan habaib, memenuhi seruan rabb semesta alam, untuk hadir dan berjuang dalam Aksi sejuta umat, Tolak Perppu ormas 24 Oktober jam 9.00 -selesai di DPR RI. Duhai dunia, Betapa indahnya engkau, kala engkau menampakan sinaran d...
Guru Besar Fakultas Hukum UGM: Ada Agenda Politik di Balik Perppu

Guru Besar Fakultas Hukum UGM: Ada Agenda Politik di Balik Perppu

Analisis, Terbaru
Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. nike basket Dr. cheap nike air max Sujito, SH, MSI (kiri) dalam Seminar Nasional Quo Vadis Perppu Ormas di Gedung Fakultas HUkum UII, Yogyakarta (19/10/2017) MUSTANIR.COM, Yogyakarta -- Guru besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Sujito, SH, MSI dalam Seminar Nasional Quo Vadis Perppu Ormas di Gedung Fakultas HUkum UII, Yogyakarta (19/10/2017) menyampaikan makalah yang berjudul Membaca Kepentingan Politik di Balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat. oakley flak jacket Beliau mengatakan bahwa Perppu Ormas adalah produk politik dan selalu tersembunyi agenda-agenda politik. adidas ultra boost "Perlu diingat, dalam perspektif kajian hukum kritis, bahwa hukum (termsuk Perppu no 2 th 2017) adalah produk politik. cheap nike air max sho...