Wednesday, December 13Media Muslim

Tag: #Jokowi

Berita, Ekonomi, Headline, Terbaru
Presiden Joko Widodo (Foto: Antara) Ditengah Utang Sedang Meroket, Jokowi Klaim Posisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sangat Baik MUSTANIR.com -- Jokowi menyatakan, posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Rapimnas I Partai Hanura 2017 di Hotel The Stone, Legian, Bali, Jumat (4/8/2017). "Momentum seperti ini harus kita gunakan, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya," ujar Jokowi. adidas nmd rouge Apalagi jika dilihat dari survei Gallup World Poll dan OicD yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama di antara negara-negara lain. Miami Heat Dalam survei terrsebut, kata Jokowi. New York Knicks Indonesia diberi angka 80 setelah Swiss dan India dengan angka 73. Joko...
Berita, Headline, Terbaru
Persatuan Gereja Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara | (Foto: NET) Ini Negara Demokrasi, PGI: Jangan Jadikan Perppu Alat Kekuasaan Untuk Membungkam Siapa Saja MUSTANIR.com -- Presiden Joko Widodo pada senin, 31 Juli 2017 mengundang Persatuan Gereja Indonesia (PGI) untuk bertemu di Istana Negara. Pertemuan itu membicarakan sejumlah topik, termasuk mengenai kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Selaku Anggota PGI, Bambang Wijaya mengungkapkan bahwa PGI berharap agar peraturan yang dikeluarkan Presiden bisa digunakan secara terukur. "Kami tidak mengharapkan agar Perppu itu akan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam siapa saja, karena tentu ini negara demokrasi," ujar Bambang usai ber...
Berita, Headline, Terbaru
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra bersama Jubir HTI Ismail Yusanto | (Foto:Republika) SK Pembubaran HTI tak Kunjung Diserahkan, Yusril: Kami Sesalkan Kinerja Kemenkumham MUSTANIR.com, JAKARTA -- Niat kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) tak kunjung kesampaian. Hal tersebut disebabkan pihaknya belum menerima Surat Keterangan (SK) Pencabutan Status Badan Hukum HTI dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga saat ini. "Kami menyesalkan kinerja Kemenkumham yang sangat lambat dalam menyerahkan SK Pencabutan Status Badan Hukum dan pembubaran HTI," ungkap Yusril dalam keterangan pers, Kamis (3/8). Dia mengatakan, ...