Friday, August 18Media Muslim

Tag: #PerppuOrmas

Berita, Headline, Terbaru
Persatuan Gereja Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara | (Foto: NET) Ini Negara Demokrasi, PGI: Jangan Jadikan Perppu Alat Kekuasaan Untuk Membungkam Siapa Saja MUSTANIR.com -- Presiden Joko Widodo pada senin, 31 Juli 2017 mengundang Persatuan Gereja Indonesia (PGI) untuk bertemu di Istana Negara. Pertemuan itu membicarakan sejumlah topik, termasuk mengenai kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Selaku Anggota PGI, Bambang Wijaya mengungkapkan bahwa PGI berharap agar peraturan yang dikeluarkan Presiden bisa digunakan secara terukur. "Kami tidak mengharapkan agar Perppu itu akan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam siapa saja, karena tentu ini negara demokrasi," ujar Bambang usai ber...
Berita, Headline, Terbaru
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo | Foto :Viva.co.id Tak Terima Pemerintah Disebut Melanggar UU, Tjahjo: Loh ini yang Bodoh yang Mana Sih? MUSTANIR.com -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-undang Pemilihan Umum tengah menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai dua produk baru hukum itu pertanda pemerintah sewenang-wenang dan melanggar konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Namun pandangan tersebut disesalkan Mendagri, Tjahjo Kumolo. Dia merasa tidak habis pikir bisa muncul kritik semacam itu. "Yang berhak menentukan [bahwa] UU melanggar konstitusi – menyimpang dari UUD – bukan lah ketua ormas, bukan pula ketua umum partai politik, bukan mantan presiden, bukan anggota DPR. [Yang menentukan] Itu a
Berita, Headline, Terbaru
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra bersama Jubir HTI Ismail Yusanto | (Foto:Republika) SK Pembubaran HTI tak Kunjung Diserahkan, Yusril: Kami Sesalkan Kinerja Kemenkumham MUSTANIR.com, JAKARTA -- Niat kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) tak kunjung kesampaian. Hal tersebut disebabkan pihaknya belum menerima Surat Keterangan (SK) Pencabutan Status Badan Hukum HTI dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga saat ini. "Kami menyesalkan kinerja Kemenkumham yang sangat lambat dalam menyerahkan SK Pencabutan Status Badan Hukum dan pembubaran HTI," ungkap Yusril dalam keterangan pers, Kamis (3/8). Dia mengatakan, ...
Berita, Headline, Terbaru
Pengendara sepeda adu mulut dengan bikers Harley | Photo : Facebook Tak Hanya Ormas, Perppu Bisa Dipakai Bubarkan Klub Otomotif MUSTANIR.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terus menuai polemik di tengah masyarakat. Sebab, perppu tersebut dinilai mengancam kebebasan berserikat. Tidak menutup kemungkinan, klub otomotif juga bisa dibubarkan dengan perppu itu. Komunitas otomotif dianggap sebagai ormas, karena merupakan wadah sekelompok orang dengan dasar gagasan yang sama. "Ada yang menempatkan posisi sebagai ormas, tempat berserikat atau berhimpunnya orang karena satu ide gagasan yang sama, berkelompok," Ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (1/8). Dia mengatakan, tak semua ormas ya